Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fikar Hadjar mengusulkan wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) agar mengutamakan integritas personilnya.

"Kalau sasarannya ingin membersihkan praktik korupsi, harus dengan sapu yang bersih yakni personil yang benar-benar memiliki integritas tinggi," kata Abdul Fikar Hadjar pada diskusi "Densus Tipikor: Kewenangan dan Regulasi"di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Menurut Fikar Hadjar, rencana pembentukan Densus Tipikor jika personil tidak benar-benar berintegritas tinggi, maka dikhawatirkan hanya akan jadi praktik korupsi.?Fikar menilai, jenderal saja yang penghasilannya besar tetap berpeluang melakukan praktik korupsi.

"Apalagi Densus Tipikor posisinya berada di bawah Mabes Polri sehingga tidak independen, karena dapat diintervensi oleh pimpinan Polri," katanya.

Menurut Fikar, KPK berani menangkap pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPD RI, gubernur, maupun[enyeolenggara negara lainnya, karena KPK posisinya independen.?Fikar juga melihat, rencana pembentukan Densus Tipikor ini adalah persoalan kue anggaran.

"Saya melihat Polri ingin meningkatkan kinerjanya tapi merasa perlu penambahan anggaran," katanya.

Menurut dia, rencana pembentukan Densus Tipikor ini tidak dapat dinafikan dari adanya Pansus Angket KPK.

"Meskipun disebut ini rencana pembentukan Densus Tipikor ini sudah lama, tapi tidak lepas dari keberadaan Pansus Angket KPK," katanya. (ant)