JAKARTA,quickq下载链接 DISWAY.ID - Pagar laut di wilayah Tangerang diduga melibatkan banyak pihak. 

Hal itu ditengarai oleh Pakar Kebijakan Publik. 

Bahkan, data terbaru juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 263 bidang Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan tersebut, termasuk milik perusahaan-perusahaan besar seperti PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta beberapa bidang yang dipegang perseorangan.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BACA JUGA:Nelayan Cerita Kondisi Laut Sebelum Adanya Polemik SHGB dan Pagar Misterius di Pesisir Tangerang

“Penerbitan HGB di atas laut ini tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan sejumlah pihak,” ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway pada Jumat 24 Januari 2025.

Menurut Achmad, jika sertifikat tersebut diterbitkan di atas laut, maka langkah yang seharusnya diambil adalah pembatalan segera, bukan menunda-nunda dengan dalih koordinasi.

“Pernyataannya tentang perlunya koordinasi untuk mengevaluasi legalitas sertifikat menunjukkan pendekatan yang lambat dan tidak tegas,” pungkas Achmad.

BACA JUGA:Nusron Ungkap Kondisi Before After HGB Pagar Laut di Surabaya-Sidoarjo Bisa Terbit: Dulunya Tambak

Pasalnya, pemasangan pagar laut tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan. 

Dalam hal ini, akses ke laut bagi masyarakat pesisir adalah sumber kehidupan mereka.

Pembatasan ini memaksa mereka kehilangan mata pencaharian, sementara konflik sosial muncul akibat ketimpangan akses ke sumber daya alam.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron: Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut di Pesisir Tangerang Cacat Prosedur

“Dari perspektif lingkungan, material pagar, termasuk bambu dan lainnya, mengganggu ekosistem laut. Perubahan pola migrasi ikan, akumulasi limbah, hingga hilangnya habitat biota laut adalah sebagian kecil dari dampak ekologis yang terjadi,” jelas Achmad.

• 1
• 2
• »

• ·Bumigas Berencana Laporkan Dugaan Korupsi Geo Dipa ke KPK
• ·Rasanya Enak, Tapi Waspada Efek Samping Makan Singkong Rebus Ini
• ·Partai Golkar Dapat Jatah 8 Menteri di Kabinet Merah Putih, Dave Laksono: Hasil dari Lobi Bahlil
• ·Olahraga dan Bercinta Ternyata Punya Hubungan Erat, Kok Bisa?
• ·Presiden Prabowo Tegaskan Solidaritas ASEAN
• ·Ketua Umum IKA UPI Anggap Kementerian Pendidikan Lebih Menjanjikan
• ·Tidur dengan Rambut Basah, Apa Saja Bahayanya?
• ·Sandiaga akan Benahi Transportasi Umum di Jakarta
• ·Diskusi FTA Seminar Nasional di Kemang Dibubarkan, Polri: Tak Tolerir Premanisme dan Anarkis!
• ·Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Polri Dukung Iklim Investasi Yang Kondusif
• ·DPR Kritisi Rencana Pemerintah Impor Beras hingga Mencapai 1 Juta Ton
• ·7 Cara Menghentikan Kebiasaan Makan Junk Food, Cegah Penyakit Kronis
• ·DPR Segera Panggil Mendikdasmen, Buntut Viral Narasi NEM hingga Syarat Tidak Naik Kelas Dikembalikan
• ·VIDEO: Moo Deng Makin Viral, Versi Makanan dan Mainan Bermunculan
• ·Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Polri Dukung Iklim Investasi Yang Kondusif
• ·Kabinet Merah Putih Gemuk, Akademisi Soroti Anggaran Gaji Terancam Membengkak