首页 > 百科
Pemprov Bengkulu Diminta Pantau Distribusi BBM
发布日期:2025-06-08 03:33:38
浏览次数:213
Warta Ekonomi,quickq加速器安装包 Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersinergi menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Sinergi dilakukan dengan audiensi antara Kepala BPH Migas Erika Retnowati dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membahas upaya menjaga kelancaran distribusi BBM di Balai Raya Semarak, Bengkulu beberapa waku lalu.

Pemprov Bengkulu Diminta Pantau Distribusi BBM

Pemprov Bengkulu Diminta Pantau Distribusi BBM

Baca Juga: Investor Soroti Data Ekonomi Amerika Serikat, Harga Bitcoin Kembali Naik ke US$105.000

Pemprov Bengkulu Diminta Pantau Distribusi BBM

"Kita bersama-sama membahas bagaimana agar ke depan persoalan pasokan BBM tidak terjadi lagi. Kita harus selalu berkoordinasi, jika terjadi kendala sekecil apapun segera diinformasikan. Sehingga, kita bisa mitigasi resiko yang lebih besar," terang Erika, dikutip dari siaran pers Kemenetrian ESDM, Sabtu (7/6).

Pemprov Bengkulu Diminta Pantau Distribusi BBM

Erika juga mengajak Pemprov Bengkulu turut serta melakukan pemantauan pendistribusian BBM subsidi dan BBM khusus penugasan, mengingat sudah ada Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik pertemuan dengan BPH Migas dan berharap kejadian terkait pasokan BBM tidak terulang lagi, serta diperlukan kerja sama antar pemangku kepentingan.

"Mudah-mudahan ke depan, koordinasi ini akan jauh lebih baik untuk menghasilkan ketersediaan BBM yang lebih maksimal tentunya," ujarnya.

Sebelum melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu, Erika melakukan peninjauan ke Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu untuk melihat secara langsung pengerukan sedimen di jalur lintasan kapal Pelabuhan Pulau Baai. 

Sebagaimana diketahui, dua bulan terakhir kapal pemasok BBM tidak bisa bersandar di Pelabuhan Pulau Baai karena adanya pendangkalan alur masuk. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kelancaran penyediaan BBM ke Bengkulu.

Halaman Berikutnya

Halaman:

上一篇:Langkah Tegas Kementerian ATR/BPN Tangani Permasalahan Sertifikasi Dapat Apresiasi Komisi II DPR
下一篇:Aturan Dokter dan Insinyur yang Bekerja di Luar Negeri Dibahas dalam Revisi UU PMI
相关文章